Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
ERA BARU BERACARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK SESUAI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2019.
FASILITAS BERPERKARA MODERN UNTUK PROSES PERADILAN YANG LEBIH CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN.
Bayar Panjar Perkara Kini Bisa Online
BAYAR PANJAR BIAYA PERKARA KINI BISA ONLINE. KEMUDAHAN BAGI PARA PIHAK TIDAK PERLU KE KASIR UNTUK MEMBAYAR PANJAR PERKARA CUKUP GUNAKAN REKENING VIRTUAL.
Pendaftaran Pengguna Terdaftar
REGISTRASI PENGGUNA TERDAFTAR BAGI PENGACARA/ADVOKAT DENGAN MELENGKAPI DATA.
Pendaftaran Gugatan Online
KINI ANDA DAPAT MENDAFTARKAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA BIMA DIMANA SAJA DAN KAPAN SAJA
- Prosedur Bantuan Hukum
- Prosedur Permohonan Informasi
- Pengaduan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.